Berita JDIH

awdawd

06 Jun 2017 | View : 56 Kali

awdawd


Mutasi Pejabat Struktural dan Staf

30 Agt 2016 | View : 329 Kali

Tanjung, Sebanyak 62 Pegawai baik yang sebagai pejabat struktural maupun staf mendapat jabatan baru dan promosi pada bidang masing-masing, sesuai dengan keputusan Bupati Lombok Utara Nomor. 293/653/peg/2016 tentang mutasi struktural dilingkup pemerintah KLU.

Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH, memberikan mandat kepada Wakil Bupati KLU, Sarifudin, SH. untuk melantik para pejabat struktural pada hari Jum'at 9 september 2016 jam 04.00 wita di Aula Kantor Bupati.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Mengatakan, Bahwa mutasi yang dilakukan ini tentunya ada yang menerima dengan senang hati dan ada juga yang kecewa, namun yang jelas mutasi kali ini dilakukan bukanlah sebuah akhir, karena pimpinan akan tetap menilai kinerja para pejabat yang diberikan mandat. sehingga itu juga menjadi acuan dalam mutasi pejabat struktural kedepan.

Terlebih rancangan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah saat ini tengah digodok, dan nantinya akan membutuhkan penempatan pejabat baru didalamnya, sebab SKPD akan bertambah menjadi 30 SKPD " khusus untuk menjadi Eselon II akan dibentuk Pansel, untuk itu, silahkan bekerja dengan baik dan buktikan kalau kita juga bisa untuk ikut dalam seleksi nantinya,"Tandasnya.

Marilah kita bekerja dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, sehingga kita dapat melaksanakan semua pekerjaan dengan dengan tidak melanggar perundang-undangan yang ada, sehingga kedepan kabupaten ini semakin maju dan berkembang dengan pesat dan bisa menyamai Kabupaten/Kota yang lebih dulu berkembang, Pungkasnya.


Rapat Percepatan Penyusunan PERDA dan PROLEGDA 2016

30 Agt 2016 | View : 215 Kali

Tanjung, Kabupaten Lombok Utara telah menyusun program Legislasi Daerah pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor : 363/19/HOT/2015 tanggal 12 oktober 2015 yang berjumlah 26 Raperda.

Acara tersebut di buka oleh Sekda Drs. H. Suardi, SH, di ruang rapat Setda Bupati, Selasa 20 September 2016 yang di hadiri oleh pihak-pihak terkait.

Sekda mengatakan, saya berharap kita terus bersinergi dalam upaya menjalankan program-program yang telah dirancang oleh pemerintah daerah Lombok Utara.

Hal ini akan menjadikan daerah kita dapat terus berupaya untuk dapat mensejahterakan masyarakat dalam semua lini dan semua sektor, marilah kita bekerja dengan ikhlas dan menjalankan tugas dengan maksimal sehingga apa yang kita harapkan dapat tercapai dengan baik' katanya singkat.

Mudah-mudahan kita bisa merampungkan apa yang menjadi program dan harapan kita yaitu menyelesaikan program legislasi Daerah yang berjumlah 26 ini.

Karena didalam legislasi tersebut telah mencangkup semua rencana dan rancangan program Daerah kabupaten Lombok Utara' tegasnya.


Pemkab Lombok Utara Usulkan Sejumlah Perda Dibatalkan

30 Agt 2016 | View : 189 Kali

Pembatalan Peraturan Daerah (PERDA) 3.143 yang ada di hampir semua daerah di indonesia karena di nilai berpengaruh terhadap investasi rupanya tidak berlaku bagi Kabupaten Lombok Utara. Justru sebaliknya mengusulkan penghapusan dan direvisinya sejumlah Regulasi yang dianggap merugikan Daerah karena terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kita mengusulkan 7 Perda untuk dibatalkan keseluruhan dan sebagian kepada Pemerintah Pusat. meski perda kita tidak terdaftar  dalam penghapusan oleh pusat itu, namun kita mengusulkan untuk dibatalkan dan direvisi sebagian isi dari pada perda itu sendiri, "Jelas Kabag Hukum Setda KLU Raden Eka Asmarahadi.

Disebutkan Beberapa Perda itu diantaranya terkait Perda Izin Ganguan, Reklame, dan Retrebusi Menara. Sedangkan untuk perda kewenangan kabupaten sesuai dengan PP 38 tahun 2017 tentang kewenangan Kabupaten kami minta dicabut Perdanya karena sudah terbit UU 23 Tahun 2014 itu ada banyak sekali kewenangan kabupaten yang ada di peraturan pemerintah (PP) yang di alihkan ke pemerintah provinsi dan bukan menjadi kewenangan kabupaten lagi.

lebih baik dicabut dan kita berpedoman pada UU 23 itu saja, karena kalau kita tidak cabut itu kita khawatir akan berpengaruh terhadap perda kelembagaan yang sekarang ini sedang kita susun. suka tidak suka, kita harus mengacu pada putusan MK, dan sekarang ini kita sedang menyusun Perdanya untuk Perda Golongan Jasa usaha yang di tetapkan sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2010.

menurutnya, Perda yang diusulkan ini adalah Perda yang tidak menyentuh kepada aktivitas masyarakat. khusus untuk retribusi menara, selama tidak ada perda ini, maka pemerintah tidak bisa menarik retribusi. untuk itu kita akan susun secepatnya diperubahan 2016 ini. "tandasnya..


Artikel JDIH

Gallery